Kalimantan Barat di MEA 2016, Milik Kita atau Mereka?

Negara Indonesia mulai tahun 2016 akan memasuki dunia baru yang lebih bebas dan luas dengan keluar masuknya tenaga kerja, investasi, barang, serta jasa negara asing. Hal tersebut membuat kehidupan penduduk Indonesia menjadi lebih ‘mudah’. Namun, kemudahan tersebut belum dipastikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kemudahan ini saja belum tentu dipahami oleh kaum elit Indonesia. Lalu bagaimana kita dapat menikmati ‘kemudahan’ tersebut?

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 akan segera datang. Sebenarnya MEA atau ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu dari 3 pilar ASEAN Community, yaitu ASEAN  Economic  Community,  ASEAN  Security Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community akan segera diimplementasikan dan ditargetkan  terintegrasi  penuh  pada  tahun  2020,  dipercepat  menjadi  tahun  2016 sesuai hasil KTT di Cebu pada tahun 2007. Pemerintahan Indonesia yang saat itu masih dipegang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menegaskan bahwa negara Indonesia telah ‘siap’ untuk menghadapi

persaingan yang lebih luas dengan berbagai negara di lingkup Asia Tenggara. Berbagai pernyataan serta program telah beliau sampaikan dan canangkan untuk menyambut kedatangan MEA 2016 mendatang. Mulai dari penyaluran bantuan usaha-usaha mikro rakyat, peningkatan mutu tenaga kerja produktif utamanya usia muda, perbaikan sarana wisata daerah, kerajinan daerah dengan keseniannya dan lain sebagainya.

Dengan diadakannya MEA tersebut, sudah pasti membuat kita harus mengikuti apa yang telah diputuskan presiden Indonesia. Mau tidak mau sebagai warga negara yang berpendidikan serta termasuk kaum intelektul, kita harus membentengi diri dengan segala persiapan dalam menghadapi pasar bebas. Mulai dari perbaikan sektor-sektor penting, seperti industri pangan, hasil-hasil pertanian, mutu tenaga kerja dan sebagainya. Terutama peningkatan produktivitas hasil-hasil di daerah perbatasan yang akan berhadapan secara langsung dengan produk-produk luar negeri dengan berbagai kelebihan yang tidak terduga. Salah satunya strategi yang akan dibahas dalam menghadap pasar bebas ASEAN adalah dengan mengoptimalkan hasil-hasil pertanian di Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat mempuyai potensi sumber daya alam yang luar biasa. Provinsi terbesar ke-4 ini memiliki luas wilayah sekitar 146.807 km² (7,53% luas Indonesia). Bahkan, sektor pertanian bagi daerah Kalbar sampai saat ini ternyata masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, baik sebagai penghasil nilai tambah dan devisa maupun sumber penghasilan atau penyedia lapangan kerja sebagian besar penduduknya. Dengan lahan produktif sekitar 546.000 hektar jauh lebih banyak ketimbang provinsi di Jawa. Dengan demikian, perlu adanya tindak lanjut untuk pengembangan pertanian di Kalimantan Barat untuk mendukung perekonomian Indonesia dalam menghadapi MEA 2016.

Selain itu, kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan salah satu anggota ASEAN menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi persaingan pasar bebas 2016. Potensi di bidang pertanian seperti lahan kelapa sawit dengan luas 1,2 juta hektar dan karet denga luas 1,5 juta hektar merupakan kartu As bagi perkembangan ekonomi Indonesia khususnya Kalimantan Barat. Dengan kata lain, masyarakat Kalimantan Barat harus mengoptimalkan potensi dengan terus berusah mengembangkannya guna menjaga kredibilitas nasional.

Namun sayangnya, pertanian di Kalimantan Barat masih dalam persimpangan jalan yang terjal. Banyak lahan pertanian yang dialih fungsikan membuat berkurangnya lahan produktif bagi sector pertanian di Kalbar. Salah satu masalah ini muncul di kabupaten Ketapang, seperti dikutup dari www.kabar65.com (07/12/2014), “Karena lahan pertanian telah berkurang akibat terjadinya alih fungsi lahan. Proses pematangan tanah lahan pertanian Kabupaten Ketapang yang memerlukan waktu.”ungkap Drs.H.Mahyudin,M.Si, kepala Bappeda Ketapang Kalimantan Barat.

Selain itu, berbagai problema muncul dari sector perkebunan kelapa sawit. Meskipun kelapa sawit merupakan salah satu sumber penghasilan besar bagi ekonomi Kalimantan Barat, namun perluasan lahan secara besar-besaran memiliki efek jangka panjang yang sungguh mengkhawatirkan. Daya ikat tanah oleh air rendah, turunnya kualitas unsur hara dalam tanah, erosi sering terjadi, kekeringan, menjadi masalah baru seiring dibukanya lahan perkebunan kelapa sawit baru.

Dan ironisnya, data Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar (Ilham Sanusi 2012), dari 124 perusahaan perkebunan sawit di Kalbar, sekitar 60 persen dimiliki asing, terutama pengusaha dari Malaysia. Jasa oknum-oknum tertentu menjadi salah satu masalah tereksploitasinya lahan di Kalimantan Barat demi kepentingan individu tanpa memikirkan nasib masyarakat pribumi.

Fakta semacam ini banyak dijumpai di daerah-daerah pedalaman Kalimantan Barat. Meskipun demikian, konsentrasi pemerintah masih jauh tertinggal di daerah perkotaan saja tanpa ada perhatian khusus secara komprehensif dalam mengatur para investor asing yang berlomba-lomba meraup keuntungan di tanah kita, Kalimantan Barat. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Kalimantan Barat tidak seharusnya berdiam diri ditengah-tengah hiruk pikuk persiapan pasar bebas yang sudah di depan mata. Peran pemuda serta mahasiswa sangat ditunggu bagi peningkatan mutu guna hasil pertanian serta produk-produk lain sebagai penunjang kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat.

Dengan begitu Kalimantan Barat di MEA 2016 ini milik kita rakyat dan pemuda Kalbar, atau mereka para investor asing? Kita para pemuda yang akan menjawab pertanyaan ini.